Surabaya(JATIM) | Andilnews- Sebanyak 52 pasangan calon kepala daerah dari 18 kabupaten atau kota dan dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur mengikuti pembekalan anti korupsi dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (12/04). Hadir di acara tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.
Dalam kata sambutannya di acara tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpesan agar para calon kepala daerah yang kelak terpilih bisa menjadi pimpinan yang amanah. Pemimpin yang semata bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Bukan pemimpin bagi kelompok serta pendukungnya sendiri.
"Saya berpesan kepada seluruh pasangan calon agar nantinya saat terpilih, dapat menjalankan amanah yang diemban dengan baik," kata Tjahjo di Surabaya, Kamis (12/4).
Tjahjo juga mengingatkan, agar para kepala daerah terpilih bisa menjamin program Nawa Cita Presiden Jokowi, sehingga terlaksana dengan baik. Tentunya, tanpa melupakan program prioritas pasangan calon itu sendiri. Program pemerintah setidaknya bisa sinergi dengan janji kampanye kepala daerah.
"Saya juga berharap kepala daerah yang terpilih menjauhi segala bentuk korupsi sekecil apapun, " katanya.
Tak lupa Tjahjo mengingatkan pentinya antar calon untuk berkompetisi dengan mengedepankan adu gagasan dan program. Sehingga pesta demokrasi di Jatim, benar -benar menjadi kontestasi politik yang bermartabat. "Serta tidak adu fitnah, kebencian maupun SARA dan menjauhkan politik uang," ujarnya.
Di acara yang sama, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pembekalan aspek antikorupsi tujuannya agar tak ada lagi kepala daerah yang terjerat korupsi. Sebab faktanya sampai saat ini, ada sekitar 90 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Belum lagi kasus yang melibatkan anggota DPRD.
"Lebih dari 122 anggota dewan yang dijerat KPK karena terlibat kasus korupsi," katanya.
Basaria pun meminta seluruh calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada Jatim, tak bernasib sama dengan para kepala daerah yang kini terjerat kasus. Karena itu ia minta, agar pembekalan anti korupsi ini benar-benar diserap. Ia juga mengingatkan agar para kontestan Pilkada tak menggunakan cara curang untuk menang, misalnya dengan melakukan politik uang. Karena ketika seorang calon melakukan politik uang, sama saja, ia sedang membodohi masyarakat. Dan, masyarakat yang diberi uang, belum tentu juga memilihnya.
“Kami harap kepala calon kepala daerah jangan mau dibodohi masyarakat, dia belum tentu milih Anda. Sudah cari uang susah, syukur-syukur tidak ditangkap KPK,” ujarnya.
Tak lupa Basaria juga mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu di Jatim, bekerja secara profesional dan independen. Jangan sampai penyelengara juga tergiur iming-iming, misalnya menerima suap untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. “Jangan mau menerima sesuatu dari para calon untuk supaya memilih mereka. Pak ibu jangan lakukan itu, masyarakat tidak milih karena uang,” katanya.
# AN-003 | Humas Kemendagri
